Mediasumutku.com | Jakarta — Dalam segala kegiatan prajurit TNI, baik di bidang operasi, bidang umum, dan bidang perbendaharaan yang harus segera diperbaiki terutama administrasi pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan yang digelar itu secara terperinci dan di sampaikan kepada Komando atas secara berjenjang.
Demikian hal yang dikatakan Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, MA.,MSc, saat memimpin pelaksanaan dan penyampaian hasil akhir audit kinerja Inspektorat Jenderal TNI Periode II Tahun Anggaran 2020 untuk Satuan TNI di wilayah Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Sulawesi selatan, Kendari dan Maluku melalui video conference atau Vidcon, Kamis (28/5/2020).
Dalam Vidcon Irjen TNI diikuti oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Pangdam II/Sriwijaya, Pangdam XIV/ Hasanuddin, Pangdam XVI/Pattimura, Panglima Divisi 3 Kostrad, Pangkoopsau ll, Danguspurla Koarmada l, Pangkosekhanudnas Ill, dan para Danlanal, Danrem, serta Danlanud se- wilayah Sumatera, Sulawesi Selatan, Kendari, dan Maluku.
Menurut Irjen TNI, pihaknya masih menemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan namun masih dalam batas kewajaran, baik dibidang operasi, bidang umum, dan bidang perbendaharaan yang harus segera diperbaiki terutama administrasi pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan yang digelar.
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, MA.,MSc mengingatkan kembali dan menekankan tujuh hal yang harus di pedomani setiap Komando yakni,
Pertama dalam penyelenggaraan operasi maupun latihan TNI, agar tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mengedepankan tertib administrasi dalam setiap kegiatan.
Kedua, Untuk adanya keterbatasan dan kendala di daerah operasi agar dilaporkan kepada Komando atas secara berjenjang.
Ketiga, pelihara validitas peraturan dan perundang-undangan yang ada di satuan untuk menghindari terjadinya kesalahan,
Keempat, seluruh aset TNI yang bermasalah harus segera diselesaikan,
Kelima laksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif di satuan melalui pembangunan zona integritas.
Keenam, tingkatkan peran dan fungsi pengawasan dan pengendalian secara optimal.
Ketujuh, manfaatkan dan maksimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP sebagai konsultan dan penjamin mutu serta pencegahan dini dalam setiap kegiatan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
