mediasumutku.com| MEDAN-Pada triwulan I 2021, realisasi transfer daerah Sumatera Utara mencapai Rp9,03 triliun.
Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sumut tahun 2021 sebesar Rp40,16 triliun, terdiri dari Dana Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,57 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAU) sebesar Rp22,68 triliun, Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik sebesar Rp2,97 triliun, DID sebesar Rp446,54 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,94 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp4,52 triliun yang dialokasikan pada 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara.
“Triwulan I ditutup dengan realisasi TKDD mencapai Rp9,03 triliun dengan rincian DBH Rp778,44 miliar, DAU Rp6,40 triliun, DAK Fisik Rp0, DID Rp0, DAK Non-Fisik Rp1,65 triliun, dan Dana Desa Rp202,43 miliar,”kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendahraaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang, Selasa (13/4/2021).
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bendahara Umum Negara diSumut mengelola penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Non-Fisik (dana BOS) dengan total anggaran Rp10,88 triliun.
“Anggaran Dana Desa Sumut sebesar Rp4,52 triliun, mengalami kenaikan 0,66 persen dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Realisasi triwulan I Rp202,43 miliar atau 4,47 persen,” ujarnya.
Realisasi ini tumbuh 2,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan adanya relaksasi persyaratan penyaluran dana desa yang digunakan untuk earmark 8 persen guna penanganan pandemi Covid-19.
“Anggaran dana BOS Rp3,39 triliun dengan realisasi mencapai Rp825,12 miliar atau 24,31 persen. Realisasi mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 26,65 persen,” ungkap Tiarta.
Triwulan I 2020, Sumut memiliki jumlah sekolah sebanyak 13.987 sekolah dan peserta didik sebanyak 2.892.825 orang. Periode ini mengalami penurunan menjadi 11.608 sekolah (turun 17 persen) dan jumlah peserta didik mencapai 2.419.318 orang (turun 16,36 persen).
“Anggaran DAK Fisik Rp2,97 triliun dan hingga triwulan I pemerintah daerah belum mengajukan penyaluran dikarenakan proses lelang yang masih berjalan,”katanya.
Ditambahkan Tiarta, pada triwulan II diharapkan pemerintah daerah dengan stakeholder terkait dapat bergerak cepat sehingga penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat segera terjadi dan digunakan sesuai dengan rencana penggunaannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah masing-masing.(MS11)
