Mediasumutku.com | Jakarta : Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2020 USD410,8 miliar. Utang ini naik 7,5% dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 7,7%.
ULN Indonesia sebesar USD410,8 miliar terdiri dari terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD207,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD203,0 miliar.
Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta. ULN swasta tumbuh lebih rendah dari bulan sebelumnya.
Pada Januari 2020, ULN swasta tumbuh 5,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan ULN lembaga keuangan. Demikian seperti dikutip keterangan resmi BI, Jakarta, Senin (16/3/2020).
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan. Pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,3%.
Sementara, ULN pemerintah tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar USD204,9 miliar atau tumbuh 9,5% (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro.
Penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun.
Posisi obligasi global pada bulan Januari 2020 meningkat sebesar USD2,7 miliar atau tumbuh 8,1% (yoy). Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar USD2,4 miliar atau tumbuh 21,9% (yoy).
Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5% dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,9%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).
