Mediasumutku.comI BATUBARA-Bupati kabupaten Batubara, Ir Zahir Map mulai dikecam banyak pihak setelah berencana akan menghibahkan aset daerah sebesar Rp 917 juta kepada PT Inalum.
Diketahui perusahan plat merah yang menguasai 51,2% saham Freeport itu memiliki keuangan ratusan triliuan. Sedangkan APBD Batubara tahun 2019 sebesar Rp 1.2 triliun. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding kabupaten dan kota lain di Sumut.
Kelakuan Ketua PDI – Perjuangan kabupaten Batubara ini menjadi trending topik di sosial media lantaran dengan nekat membagun Pendopo Rp 678 juta, Pagar dan Joglo sebesar Rp 230 Juta di lahan milik Pt Inalum.
Biaya total dari aset yang akan dihibahkan Bupati Zahir kepada bekas perusahan milik jepang tersebut lebih dari Rp 900 juta, diketahui uang tersebut didapatkan dari uang yang diambil dari pajak rakyat.
Ulah Politikus PDI – Perjuangan yang hidupnya bergelimang dengan harta dengan mobil dan rumah dinas mewah ini pun sontak memantik protes keras dari Garda jokowi kabupaten Batubara.
“Sangat disayankan sekali masih ada 51 ribu rakyat Batubara yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran sebanyak 9.155 orang, tapi kenapa Bupati kita masih saja mau hidup berfoya-foya di rumah dinasnya yang kontras sekali,” kata Ketua Garda Jokowi, Julianus Baringbing
Selain fenomena mewah dan megahnya kehidupan Bupati Zahir yang berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat di bawahnya.
Garda Jokowi menilai ada indikasi pembelanjaan APBD Batubara yang tidak digunakan secara maksimal. APBD yang harusnya dimanfaatkan untuk mereka yang masih hidup papa, justru dihambur-hamburkan untuk kemehawahan rumah dinasnya yang bahkan bukan dibagun diatas aset kepemilikan pemerintah Batubara.
“Seharusnya APBD dikelola untuk kemakmuran rakyat, karna APBD dikumpulkan dari keringat rakyat. kenapa Bupati malah menghibahkan Pendopo, pagar dan Joglo sebesar Rp 917 juta kepada inalum. Kalo dia ingin hidup mewah di lahan orang lain harusnya jangan diambil duitnya dari keringat rakyat,” Katanya
Hal-hal semacam inilah menurut Julianus, yang harus segera dibenahi Bupati. Semestinya, tambah dia, DPRD juga seharusnya melakukan pengawasan atas anggaran tersebut.
“Masa Inalum yang kaya justru dibatu Bupati, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa Rumah Dinas yang bukan milik pemkab dipermegah, kendati rakyat sedang kelaparan atau dalam kesusahan akut akibat kemiskinan. Sebaiknya Kebijakan itu lebih baik dibatalkan. Anggaran harusnya dioptimalkan demi kepentingan publik,” ujarnya.(MS4)
