mediasumutku.com | TANJUNGBALAI- Video yang sedang viral di sosial media terkait kericuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungbalai yang mengamuk saat rapat bersama dinas terkait hingga banting gelas dan mikrofon ke lantai ditanggapi oleh Ketua Komisi C, Eriston Sialoho.
Eriston mengatakan, tidak jelasnya data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi sebab rapat yang berlangsung Selasa (16/3/2021) kemarin di ruang rapat DPRD itu ricuh.
“Kita sudah minta Dinas Sosial untuk mendata ulang penerima (PBI) BPJS Kesehatan itu di data yang akurat, diverifikasi, sehingga datanya pasti. DPRD dilibatkan melalui musyawarah kelurahan. Kita juga memberi waktu Dinsos mendata itu dua bulan. Tapi ini belum lagi mereka kerja (mendata) tapi mereka sudah buat komitmen itu pengurangan 25 ribu dari 45 ribu,” kata Eriston saat ditemui wartawan, Rabu (17/3/2021).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) kemarin, tambah Eriston, Sekretaris Komisi C DPRD Tanjungbalai, Teddy Erwin mempertanyakan hal tersebut kepada M Idris, selaku Kepala Dinas Sosial yang hadir dalam rapat. Namun, karena merasa disudutkan Idris tidak terima dan memotong pembicaraan Teddy. Merasa tak dihargai karena pembicaraannya dipotong, Teddy emosi hingga rapat ricuh dan pihak dinas yang diundang keluar dari ruang rapat.
“Jadi di situ, merasa disalahkanlah dia (Idris). Padahal, kita kan mempertanyakan datanya itu dari mana kok tiba-tiba sudah keluar yang 20 ribu,” kata Eriston.
Selama itu, tambah politisi dari PDI Perjuangan ini, pihaknya menerima data PBI yang berbeda-beda antara pihak Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Atas kondisi tersebut, pihaknya tak ingin dipersalahkan masyarakat yang tiba-tiba terkejut saat datang berobat di fasilitas kesehatan kartu kepesertaannya sudah non aktif, apalagi dalam suasana sulit seperti ini.
“Untuk tahun 2020 lalu, yang ditanggung pusat APBN ada 70.776, provinsi 1.394 dan yang ditampung di APBD sebanyak 45.000. Total dari laporan BPJS Kesehatan seluruhnya (PBI) ada 91.170. Tapi data dari Pemko bilang ada 130.000 lebih. Bingung kita,” tandasnya.
Pihaknya pun mengharapkan, adanya keterbukaan singkronisasi data yang valid terkait jumlah pengurangan 20.000 tersebut.
“Jelaskan, indikatornya diambil dari mana saja agar tidak terjadi keributan di masyarakat,” ujarnya.
Terpisah, Walikota Tanjungbalai, M Syahrial yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, akan menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk dicarikan solusinya hingga tak menimbulkan kericuhan bagi warga kotanya.
“Saya mau masyarakat Tanjungbalai semua sehat. Kita akan membuat posko untuk ini dan melakukan pendataan ulang, semua kondusif dan masyarakat terlayani,” pungkasnya. (MS10)
