Mediasumutku.com | Jakarta – Tiga puluh hari menuju akhir tahun 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tetap memacu penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR ini khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.
Selain dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank BTN menggenjot penyaluran KPR dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.
Penyaluran KPR dengan skema BP2BT salah satunya dengan menggelar akad massal secara serentak sejak tanggal 25 sampai dengan 29 November 2019 di Kantor Cabang Bank BTN. Dengan upaya tersebut, BTN sukses meraih penyaluran KPR dengan skema BP2BT sebanyak lebih dari 1.200 unit.
Salah satu lokasi penyelenggaraan akad massal KPR dengan skema BP2PT adalah kantor cabang Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 200 debitur.
“Pengajuan BP2BT kami pacu seiring menipisnya kuota FLPP sehingga akhir tahun ini kami optimistis dapat menyelesaikan target penyaluran BP2BT untuk 5.635 unit rumah,” kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar seperti yang dilansir dari Koran Jakarta.
Sebagai informasi, Bank BTN mendapatkan kuota BP2BT dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara itu sepanjang 2019 Bank BTN diperkirakan telah menyalurkan KPR dengan skema BP2BT untuk 5.635 unit rumah atau senilai 609 miliar rupiah.
Dengan pencapaian tersebut, Bank BTN menjadi bank pelaksana penyalur KPR dengab skema BP2BT terbanyak di Indonesia. Hirwandi menjelaskan bahwa KPR yang disalurkan dengan skema BP2BT tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah dengan Bank Dunia.
Adapun dalam skema ini, yang diterima konsumen adalah keringanan uang muka, karena BP2BT memberikan subsidi uang muka hingga 40 persen atau dengan jumlah maksimal 40 juta rupiah untuk pembelian rumah tapak. Sementara suku bunga pada KPR BP2BT mengikuti suku bunga komersial.
Penyaluran KPR subsidi dengan skema BP2BT, Menurut Hirwandi, pihaknya akan terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, diantaranya belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perumahan dalam bentuk apapun.
Persyaratan lainnya adalah memiliki penghasilan maksimal 6,5 juta (jika akan membeli rumah tapak) dan 8,5 juta (jika ingin membeli rumah susun), serta sudah menabung di Bank selama tiga bulan dengan batasan saldo pada saat pengajuan sebesar 2 hingga 5 juta rupiah (tergantung besar penghasilan).
“Untuk memudahkan penyaluran KPR Subsidi dengan skema BP2BT maupun FLPP, kami aktif menjalin kerja sama perusahaan swasta ataupun BUMN yang memiliki karyawan dengan persyaratan di atas, contoh perusahaan yang kami sudah gandeng adalah Grab, Go-jek dan Bluebird serta sejumlah asosiasi profesi diantaranya Asosiasi pencukur rambut Garut dan Asosiasi penjual mie dan bakso,” kata Hirwandi.
Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo yang sudah berjalan sejak tahun 2015, dalam hal ini Kementerian PUPR menggandeng perbankan termasuk Bank BTN untuk menyalurkan susidi dengan berbagai skema, diantaranya FLPP dan BP2BT dan Bantuan Uang Muka atau BUM.
Sebagai penguasa pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 91,55 persen, Bank BTN berupaya aktif menyukseskan program tersebut dengan melakukan sosialisasi dan promosi lewat pameran properti, bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun BUMN, dan menggandeng pengembang rumah subsidi dan mendidik serta melatih pengembang muda dalam Housing Finance Center (HFC).
