MEDAN – Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu pesat dinilai sebagai satu potensi, sekaligus masalah yang sangat penting untuk ditangani serius. Tidak hanya pemerintah, peran Perguruan Tinggi dinilai sangat penting untuk menuntaskan persoalan populasi serta kualitas manusia.
Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis pada pembukaan kegiatan Pertemuan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non formal dan Informal, oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Sumut, di Hotel Le Polonia Medan, Kamis (9/12). Sekaligus menjalin kerja sama kemitraan pendidikan kependudukan dengan sejumlah perguruan tinggi.
Dalam pidatonya, Pj Sekdaprov menyebutkan bahwa dalam kurun 40 tahun, dimana jumlah penduduk di akhir 70’an sekitar 135 juta jiwa. Terjadi peningkatan jumlah hingga 100% pada sensus penduduk 2020 lalu, sekitar 270 juta jiwa lebih. Hal ini kemudian menjadi masalah kompleks, baik secara nasional maupun tingkat provinsi.
“Kondisi ini tentu menjadi sebuah pemikiran, renungan dan kajian kita, kenapa bisa terjadi (peningkatan jumlah penduduk signifikan). Artinya sebagai aparatur, kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya kita selama ini mengendalikan pertumbuhan penduduk, masih kalah dengan negara lain,” jelas Afifi didampingi Kepala Dinas PPKB Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.
Meskipun secara tradisi, ada budaya yang menganggap banyak anak itu baik, kata Afifi, namun di balik itu semua, ternyata ada masalah kompeks yang muncul di masyarakat. Baik dari segi ekonomi, sosial hingga persoalan agraria. Terutama jika laju pertambahan manusia, tidak seiring dengan peningkatan sumber dayanya.
“Yang lebih tragis, jika pertumbuhan penduduk ini tidak berbanding lurus dengan pengembangan kemampuan atau skill manusianya. Ibarat timun bungkuk, harganya jauh lebih murah dibanding timun yang lurus dan besar. Jadi, disamping jumlah, juga soal kualitas, itu akan menjadi masalah besar,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Afifi, angka kelahiran bayi ditambah migrasi dari usia produktif (ke usia tidak produktif) menyebabkan beban ganda kependudukan. Karena itu, penanganan persoalan saat ini membutuhkan peran pemerintah bersama para pemangku kepentingan, khususnya dunia perguruan tinggi yang diharapkan mampu memberikan pemikiran untuk dituangkan sebagai program pengendalian penduduk.
“Persoalan ini muaranya memang kepada laju pertumbuhan penduduk. Bukan hanya Indonesia, Sumatera Utara juga punya persoalan yang sama (jumlah 14,8 juta jiwa). Pemerintah sebagai steering, bagaimana langkah pengendalian penduduk ini. Jika dahulu sudah ada program kontrasepsi, dengan berbagaj macam modelnya hingga sekarang, saat ini kita harapkan kerjasama dengan perguruan tinggi, dapat melahirkan program yang baik,” sebut Afifi.
Usai dibuka, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas PPKB Sumut dengan sejumlah perguruan tinggi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumut serta Badan Pusat Statistik, terkait upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.
Sementara pada laporannya, Ketua Panitia Laura Ance Sinaga yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKB Sumut menyebutkan bahwa kegiatan ini dihadiri unsur perguruan tinggi, lembaga terkait, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Rabiatul Adawiyah Lubis dan jajaran, serta utusan dari seluruh OPD Pemprov Sumut.
