mediasumutku.com | MEDAN-Anggota Komisi 2 DPRD Medan Modesta Marpaung sesalkan masih banyak peserta BPJS Kesehatan program UHC Medan Berkah keluhkan pelayanan pihak rumah sakit provoder padahal Pemko Medan sudah menganggarkan Rp 231 M. Dana tersebut digelontorkan untuk program Universal Health Coverage (UHC) namun masih banyak masyarakat mengeluhkan dalih rumah sakit terkait ketersediaan kamar bagi pasien.
Dampaknya, pasien akhirnya harus keliling mencari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun lagi lagi yang ditemukan pihak rumah sakit selalu mengatakan kamar full.
Menanggapi keluhan waega tersebut, Modesta Marpaung, Selasa (22/8/2023) minta pihak BPJS Kesehatan menjelaskan apa saja yang ditanggung dan rumah sakit mana saja yang sudah disalurkan dana tersebut. Jika memang dana tersebut kurang atau pihak BPJS Kesehatan kekurangan dana untuk membayar klaim ke rumah sakit agar terbuka saja agar tidak menjadi masalah bagi pasien rawat inap.
Sebelumnya, dalam RDP Komisi 2 dengan puhak Dinas Kesehatan BPJS Kesehatan Medan terungkap banyaknya keluhan masyarakat peserta BPJS Kesehatan program UHC dan JKMB yang merasa ditelantarkan pihak rumah sakit ketika hendak rawat inap dengan alasan kamar di rumah sakit penuh.
Dampaknya, pasien akhirnya harus keliling mencari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun lagi lagi yang ditemukan pihak rumah sakit selalu mengatakan kamar full.
RDP dipimpin Sundari, ST didampingi Sekretaris Drs Wong Chun Sen Tarigan,Modesta Marpaung, Janses Simbolon, Saiful Ramadhan, Johanes Hutagalung dan Surianto alias Butong meminta Kadis Kesehatan Medan untuk melakukan verifikasi SOP kepada seluruh rumah sakit kerjasama dengan BPJS Kesehatan Medan.
Modesta Marpaung berharap BPJS Kesehatan memberikan rincian data dana yang sudah dikeluarkan untuk klaim ke rumah sakit dan rincian biaya per penyakit yang ditanggung.
Wong Chun Sen juga sering mendapat keluhan dari pasien dimasukkan ke IGD bisa berhari hari karena ruangan tidak ada yang kosong.
Wong Chun Sen berharap BPJS Kesehatan dan rumah sakit terus melakukan sosialisasi terkait ketersediaan kamar dengan memakai layanan JKN Mobile dan Sisrute (Sistem Rujukan Terintegrasi) serta menempatkan PIC yang tepat di rumah rumah sakit.
Sementara itu Kadis Kesehatan Medan diwakili Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan Roida Sitinjak menjelaskan sebelumnya sudah meminta semua rumah sakit harus SOP dan membuat akreditasi rumah sakit sebab Dinas Kesehatan tidak melakukan verifikasi SOP secara langsung
