mediasumutku.com|MEDAN-Pemerintah Kota Medan mendukung pemberlakuan sistem manajemen anti penyuapan yang baik. Penerapan sistem ini dinilai akan mengurangi potensi terjadinya praktik Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Demikian disampaikan Walikota Medan, Muhammad Bobby Nasution, melalui Plt Inspektur Medan, Laksamana Putra, pada Webinar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang digelar PT TUV Nord Indonesia, Senin (31/5/2021).
Disebutkan Laksanama, Pemko Medan mendukung semua bentuk upaya untuk mengurangi KKN dalam manajemen pemerintahan di kota ini. Karena itu, Pemko mendukung kegiatan webinar sistem manajemen anti penyuapan ini. Ini merupakan suatu standar yang memberikan panduan untuk unit organinasi dalam menerapkan sistem manajemen yang bertujuan untuk mencegah penyuapan.
Program sistem manajemen ini, lanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang dikuatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Dalam webinar itu, Laksamana Putra juga memaparkan, berbagai tindakan nyata telah dilakukan Pemko Medan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Diantaranya , pemberantasan pungli, dengan langsung sidak ke lapangan dan memberikan sanksi pada pelaku pungli di lingkungan Pemko Medan. Selain itu, Walikota juga memberi penguatan dan dukungan penuh pada upaya Tim Saber Pungli Kota Medan untuk memberantas tindak pungli di Kota ini.
Berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan, lanjut Laksamana, Walikota Medan juga telah berhasil membawa Pemko Medan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Sejak 2015, Pemko Medan mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dan sekarang ini di bawah kepemimpinan Wali Kota, Bobby Nasution, Pemko Medan mendapat Opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2020,” ucapnya.
Webinar ini dihadiri antara lain Direktur PT TUV Nord Indonesia, Bayu Wicaksana dan Pimpinan Cabang Medan, Harry KO. Bertindak sebagai narasumber dalam webinar ini Setiawan Tarigan. (ms7)
