Mediasumutku.com | Jakarta – Dalam Penanganan Kumuh Skala Kawasan Nasional Slum Upgrading Project (NSUP) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) perlu adanya perbaikan dokumen harus lebih teknis dan mendetail.
Demikian yang dikatakan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Ir Didiet Arif Akhdiat MSi, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Dalam acara tersebut, Akhyar didampingi Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota ( PKP2R ) Medan Benny Iskandar membahas komitmen bersama antara Pemko Medan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penanganan kumuh skala kawasan di kawasan timur Kota Medan.
Pembahasan itu dilakukan Akhyar bersama Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Ir Didiet Arif Akhdiat MSi. Selain soal kawasan kumuh.
Akhyar juga menyampaikan rencana Pemko Medan terkait penanganan kawasan heritage Kesawan. Pemko Medan berkomitmen dalam penanganan kedua kawasan tersebut, termasuk beberapa kegiatan yang telah dan akan dilakukan.
“Untuk kawasan Timur Kota Medan, Pemko Medan telah melakukan sosialisasi. Kemudian melaksanakan perencanaan Detail Engineering Design (DED) penanganan kawasan Timur. Kita juga akan melakukan pembebasan lahan serta telah menyiapkan anggaran lintas sektoral yang tidak hanya bertumpu pada perbaikan fisik semata, tetapi juga sosial budaya serta ekonomi kreatif masyarakat,” kata Akhyar.
Sedangkan untuk kawasan heritage Kesawan, jelas Akhyar, Pemko Medan telah melakukan perencanaan kawasan dan melakukan penguasaan kembali aset bangunan bersejarah Warenhuis, supermarket pertama di Kota Medan peninggalan pemerintah Kolonial belanda yang telah berusia 103 tahun di Jalan Hindu, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Ir Didiet Arif Akhdiat MSi, menyambut baik kometmen Pemko Medan dalam usaha penanganan kawasan kumuh dan melestarikan kawasan bersejarah yang ada di ibukota Propinsi Sumatera Utara.
Dikatakan Didiet, Pemerintah Pusat akan berkolabosi program untuk mempercepat terwujudnya usaha tersebut.
“Kementerian PUPR akan mengucurkan bantuan di tahun 2020 untuk membantu penanganan kawasan kumuh di kawasan Timur kota Medan serta siap untuk menindaklanjutinya.
Saya juga berharap agar Pemko Medan dan masyarakat dapat menyelesaikan masalah banjir maupun genangan yang selama ini terjadi akibat sampah dan sedimen di kawasan tersebut. Dengan demikian program penanganan kawasan kumuh itu dapat lebih bermanfaat,” ungkap Didiet.
Melalui komitmen bersama ini, Akhyar berharap dapat mempercepat usaha Pemko Medan guna mewujudkan kota yang layak huni dan bersejarah dalam rangka mewujudkan Kota Medan Rumah Kita.
Untuk mewujudkannya, Akhyar mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukungnya. “Ayo, mari kita dukung mewujudkan Medan menjadi kota layak huni dan bersejarah. Sekecil apapun dukungan yang diberikan warga sudah tentunya sangat berarti. Jika semua masyarakat mendukung, insya Allah akan terwujud,” harapnya.
