mediasumutku.com|TEBINGTINGGI- Aliansi Mahasiswa Tebingtinggi (AMTT) meminta kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk meninjau kembali penerima bantuan sosial di Tebingtinggi. Hal tersebut bertujuan agar bantuan sosial dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ketua AMTT Peter Munthe saat audiensi dengan Walikota tebingtinggi, Umar Zunaidi di Balai Kota Tebingtinggi, Kamis (25/3/2021).
“Selain perlu ditinjau kembali penerima bansos, AMTT juga ingin melaporkan terkait beban orangtua siswa yang dominan bekerja, sehingga tidak dapat melakukan pengajaran terhadap anak mengingat ini di tengah pandemi para siswa belajar dirumah,” kata Peter Munthe.
Menanggapi hal itu, Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi mengapresiasi kinerja AMTT yang benar-benar hadir ditengah kondisi masyarakat yang sedang tidak baik ini untuk perubahan sosial masyarakat Kota Tebing Tinggi yang lebih baik.
“Terkait orangtua yang kesusahan mengajarkan anak itu benar sekali, namun itulah yang terjadi. Sampai saat ini, kita belum ada instruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pembelajaran tatap muka sampai nanti tahun ajaran baru nantinya,” ucap Umar Zunaidi.
Dikatakannya, distribusi bansos memang berdasarkan administrasi kependudukan, dan banyak yang terkendala akibat sebahagian warga tidak mengurus administrasi kependudukannya pada saat pindah alamat.
“Untuk itu kita akan sosialisasikan hal ini dan akan kita lakukan pendataan untuk kepengurusan administrasi kependudukan,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Umar Zunaidi juga menyampaikan tentang vaksinasi Covid-19. Dimana, Pemko Tebingtinggi akan mengusahakan agar seluruh elemen masyarakat kota Tebingtinggi akan divaksinasi sebelum tahun 2022.
“Persoalan vaksin kita terima baru 2.400 vaksin. Sekarang kita berjuang dapat 5.200 yang pertama guru, pedagang, lansia ini juga bertahap serta tokoh agama karena berhubungan langsung dengan jemaat. Kita juga terus menyurati pemerintah provinsi. Untuk vaksin, kita memprioritaskan untuk guru, pedagang pasar, lansia, tokoh agama,” ujarnya.
Terkait bantuan sosial yang memang sebagian besar berasal dari pemerintah pusat seperti, PKH, BLT dan lainnya kata Umar, itu merupakan hak dan wewenang kementerian.
“Tentang bantuan pangan non tunai, bantuan pekerja dibawah 5 juta, bantuan UMKM, sama sekali kita tidak ikut menentukan siapa mereka yang dapat tapi dari Kementerian yang menentukan,” ucapnua.
Dia menegaskan, kepada AMTT apabila ada masyarakat yang tidak layak mendapatkan bansos atau dianggap mapan agar segara laporkan kepada Pemko Tebingtinggi.
“Saya ingin kita dampingi terus penyaluran bansos ini, saya minta kepada AMTT. Terimakasih kepada AMTT dan sinergitas seperti ini kami harapkan dengan AMTT, bagaimana kami masuk ke segmen masyarakat, mungkin ada yang tertinggal, terlupakan terlewati,” imbuhnya. (MS6)
