mediasumutku.com|TEBINGTINGGI-Sebanyak 30 orang penyandang disabilitas menerima bantuan berupa alat bantu dengar tongkat jemuran kaki 4 (Walker) dari Pemerintah Kota Tebingtinggi.
Bantuan diberikan langsung oleh Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan secara simbolis di gedung UPTD BLK (Balai Latihan Kerja) kompleks Dinas Sosial, Jalan Gunung Leuser, Kamis (15/7/2021).
Selain memberi bantuan kepada penyandang disabilitas, Pemko Tebingtinggi juga menyerahkan penghargaan graduasi mandiri KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) kepada154 kepala keluarga
Graduasi Mandiri yaitu, orang dengan sadar sendirinya menyatakan keluar sebagai KPM PKH dan menyatakan dirinya tidak berhak menerima bantuan PKH, karena ada yang lebih layak lagi menjadi KPM PKH. Keberanian untuk keluar sebagai KPM PKH inilah yang membuat Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk memberikan apresiasi dan dijadikan contoh kepada masyarakat.
Pemberian bantuan yang dilakukan Pemko Tebingtinggi merupakan salah satu komitmen Pemko Tebingtinggi dalam memperhatikan masyarakatnya.
Dalam sambutannya Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan berpesan, agar penyandang disabilitas tetap semangat dengan keterbatasan fisik yang ada.
“Pesan kami, alat bantu disabilitas tak begitu mahal, tapi wujud perhatian Pemerintah Kota kepada bapak, ibu penyandang disabilitas. Walau kita menyandang disabilitas, semangat untuk hidup tak boleh luntur, Allah tak menguji kita dengan sesuatu yang kita tak sanggup,” ujar Umar.
Pada kesempatan itu, dia mengingatkan, kepada masyarakat agar tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan dan menghimbau agar menahan diri untuk berpegian.
“Kita sedang menghadapi pandemi, lebih 100 kota yang sedang ditutup dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat, kita bersyukur kita tidak bagian itu. Meyakinkan keluarga, tunda berpergian. Lebih baik di rumah saja, daripada datang penyesalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tebingtinggi, Khairil Anwar, selaku Ketua panitia pelaksana kegiatan menyampaikan, untuk akurasi dan transparansi data penerima bantuan pemerintah/PKH, Dinsos bersinergi bersama pendamping PKH dan petugas verifikasi serta bekerjasama dengan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika).
“Kita sudah lakukan sinergitas antara pendamping PKH di kecamatan dan petugas verifikasi yang langsung meneruskan data ke Kemensos. Saya bersama Diskominfo membuat data yang valid, bisa dibuka oleh siapapun dan bila sudah ada legalitas, kita buka, kita publish seluas-luasnya,” jelasnya. (MS6)
