Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
Berita SumutHeadlineMedanSumut

Rapat Paripurna DPRD Medan Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Rabgkaian HUT ke-78 RI

×

Rapat Paripurna DPRD Medan Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Rabgkaian HUT ke-78 RI

Sebarkan artikel ini

mediasumutku.com | MEDAN-Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda mendengar Pidato Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8/2023) dipimpin Ketuanya Hasyim,SE dan dihadiri Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Walikota H Aulia Rachma serta Ketua TP PKK Medan Kahiyang Ayu.

Para peserta rapat terlihat serius mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dari layar televisi. Jokowi dengan pakaian adat Baju asal Tanimbar dari Provinsi Maluku, dalam pidatonya mengatakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Dimana 68 persen penduduk usia produktif.

“Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional,” kata Presiden.

Baca Juga:   Aksi Bela Negara BPJAMSOSTEK di Tengah Pandemi

Kemudian, Presiden menambahkan, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Sehingga, jelasnya, strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Apalagi, Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022.

Disamping itu, ungkap Presiden, Indonesia juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, menyiapkan anggaran perlindungan sosial, kalau dijumlah dari tahun 2015 sampai tahun 2023 total sebesar Rp3.212 triliun.

“Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja,” jelasnya.