Mediasumutku.com | Tanjungbalai. Puluhan masyarakat yang didominasi ibu rumah tangga, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai meminta nama mereka untuk dimasukkan kedalam penerima bantuan sosial tunai (BST) karena terdampak Covid-19.
Kedatangan puluhan warga itu disambut olehTengku Eswin selaku ketua DPRD Tanjungbalai bersama anggota lainnya diantaranya Eriston Sialoho, Dahman Sirait, Nariadi, Tedi Erwin, Alfian Panjaitan dan turut hadir Kepala Dinas Sosial Pemkot Tanjungbalai M. Idris di ruang rapat sepempat, Rabu (13/5/2020).
Didepan wakill rakyat itu, warga mengadukan kegelisahan mereka karena tidak didata sebagai penerima bantuan sosial tunai sebesar RP 600.000 per bulan dari Kementrian Sosial. Disamping itu, warga menudig sebagian penerima dinilai layak dan tidak tepat sasaran.
“Ada yang punya usaha, penghasilan tetap dan rumahnya bagus itu dapat bantuan. Sementara warga yang betul betul miskin pantas menerima tidak dapat. Kami juga ingin mendapatkan bansos itu tapi tak ada yang mendata,” kata Misni warga Kecamatan Datuk Bandar dalam pertemuan itu.
Padahal menurut dia, banyak warga yang sama sekali tak pernah menerima bantuan apapun termasuk dari PKH atau BPNT tetapi tidak menerima BST. Mereka menilai penyaluran bansos banyak yang tebang pilih penerima manfaatnya.
Tengku Eswin yang memimpin pertemuan bersama masyarakat tersebut langsung meminta pihak Dinas Sosial menelaskan mekanisme bantuan yang diterima warga tersebut. Menurutnya pendataan sudah dilakukan secara selektif dan melalui sistim layar rujuk terpadu untuk mendata masyarakat yang layak menerima bantuan.
“Kita inginkan hal hal konflik yang seperti ini jangan terjadi apalagi dalam suasana pandemi covid-19, karena bantuan ini sifatnya sangat rawan,” kata Eswin sembari meminta warga untuk tetang tenang dan bersabar.
Kepala Dinas Sosial, M. Idris menjelaskan bantuan program Kemensos RI tersebut, warga penerima sebelumnya telah didaata melalui sistim layanan rujuk terpadu (SLRT) diambil dari data sosial Kemensos. Khusus penerima di Tanjungbalai ada sebanyak 7.480 kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sebanyak 1.727 KK telah menerima.
“Dampak BST ini sangat vital, namun karena data penerimanya turun dari Kemensos, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Warga yang tidak mendapat mohon bersabar, mungkin terdaftar diantara 5.753 KK yang akan menerima pada tahap selanjutnya,” kata Idris.
Untuk meminimalisir kegaduhan warga terhadap bansos tersebut, dalam hal ini DPRD Tanjungbalai meminta kepada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai untuk turun ke lapangan mendata langsung serta mengkoreksi penerima bansos.
