MEDAN-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI menurunkan Tim Verifikasi Kota Layak Anak (KLA) untuk melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2021 di Kota Medan. Verifikasi yang dilakukan secara virtual ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan menominasikan Kota Medan sebagai calon penerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022.
“Sejatinya, verifikasi yang dilakukan ini merupakan salah satu pembelajaran untuk Kota Medan bagaimana program yang telah memiliki dan dijalani terkait menjadikan KLA apakah sudah benar atau belum. Artinya, komitmen yang telah lakukan Pemko Medan apakah sudah pantas Medan menjadi KLA,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Walikota, Aulia Rachman di Hotel Le Polonia Medan, selasa (14/6/2022).
Meskipun dilakukan secara virtual, kata Aulia, namun tidak akan mengurangi semangat Pemko Medan untuk menjadikan Medan sebagai KLA. Secara komitmen, imbuhnya, Pemko Medan banyak melakukan perubahan yang signifikan terkait dengan mewujudkan Kota Medan sebagai KLA. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Walikota Medan dengan mengintegrasikan seluruh OPD agar bagaimana anak bangsa yang ada di Kota Medan dapat menjadi pilar-pilar bangsa yang lebih baik kedepannya.
“Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perlindungan anak menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kota Medan. Hal ini sudah dilakukan Bapak Wali Kota Medan sejak lama,” ungkapnya.
Didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan Edliaty S, Aulia selanjutnya berharap, melalui VLH yang dilakukan ini bisa membawa Kota Medan kembali mendapatkan penghargaan seperti tahun lalu yakni KLA Peringkat Madya .
“Kami ingin adanya perubahan yang signifikan, sebab di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota kita harus bisa. Sebab, bisa itu dibangun dengan cara kebersamaan tanpa adanya ego sektoral,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Sri Prihantini Wijayanti SH MH selaku Koordinator Tim Evaluasi Kementerian KPPPA menyampaikan, Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pemenuhan yang menjamin pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui KLA, ungkapnya, semua program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat dilaksanakan.
“Dengan terselenggaranya kegiatan VLH ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi di Kota Medan. Selain itu menjadi acuan dalam membangun komitmen bagi para pengambil kebijakan sehingga program dan kebijakan tersebut bisa mengintervensi untuk pencapaian KLA di Kota Medan,” jelas Sri Prihantini. (MS7)
