MEDAN-Memasuki tahun politik 2023 dan menjelang kontestasi politik menuju Pemilu 2024, ada harapan dari semua kalangan agar tidak ada upaya-upaya ‘kotor’ dari oknum-oknum tertentu yang mencoba mengacaukan ‘keharmonisan’ masyarakat yang terjaga dengan baik lewat penggiringan opini negatif yang mengakibatkan terjadinya pengkotak-kotakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah gereja.
Hal tersebut terungkap dalam bincang politik kebangsaan dan diskusi ringan dengan Ramses Simbolon, dan Agustinus Sitompul bersama sejumlah awak media di Medan, Kamis (16/2/2023).
“Di tahun politik ini kita harus semakin dewasa dalam berpolitik. Umat gereja yang berkecimpung dalam dunia politik, jangan membawa gereja dalam politik praktis. Harus dipahami bahwa gereja itu sebagai lembaga tugasnya adalah menyuarakan suara kenabian atau kebenaran,” kata Ramses Simbolon.
Menurut Ramses Simbolon yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik dan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan ini, siapa pun warga jemaat di dalam satu lembaga gereja yang datang kepada pimpinan gerejanya untuk meminta doa restu, pasti diterima.
“Permasalahannya adalah, si oknum jemaat tadi memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memproklamirkan diri bahwa dirinyalah yang didukung pimpinan gereja untuk maju pada kontestasi politik dan terkesan mengarahkan seluruh jemaat agar memilih si oknum tersebut, ini adalah cara berpolitik yang berpotensi memecah keharmonisan umat di dalam satu gereja,” kata Ramses Simbolon.
Sebagai contoh, lanjut Ramses Simbolon, sebagai bagian umat dari Gereja Katolik, ia berpendapat bahwa jemaat beragama Katolik di Sumatera Utara maupun Kota Medan sangat beragam latar belakang profesi baik pengusaha, guru, petani, dan lain termasuk yang berkecimpung dalam partai politik.
“Nah posisi gereja tentu akan mengedepankan politik Bonum Comunee yang artinya kesejahteraan seluruh umat merupakan hal yang menjadi keutamaan. Karena itu, tidak tepat jika kepentingan gereja ini kemudian menjadi tergerus karena adanya penggiringan atau pengarahan untuk menguntungkan pihak atau individu tertentu,” tandasnya.
Lebih lanjut Ramses mengatakan, justru keberadaan anggota jemaat yang berkecimpung di dunia politik harus mengambil peran memberikan edukasi politik kepada jemaat untuk memastikan mereka memiliki kebebasan dalam memilih sosok tertentu pada Pemilu 2024 mendatang, bukan memunculkan opini atau penggiringan yang mengakibatkan renggangnya kebersamaan di tengah-tengah umat.
“Sebaliknya, saya berkeyakinan bahwa pimpinan-pimpinan gereja seperti kami misalnya pimpinan tertinggi kami disini Uskup. Saya yakin penuh bahwa beliau tidak akan melakukan penggiringan maupun pengarahan agar umat Katolik memilih sosok tertentu. Saya yakin beliau sangat bijak dan tidak akan masuk diranah itu. Begitu juga para pastor dan struktur kepengurusan di gereja Katolik,” ungkapnya.
Menyambut Pemilu 2024, Ramses Simbolon meminta kepada para bacaleg yang akan maju nantinya agar semakin dewasa dalam berpolitik dan menghindari polarisasi atau penggiringan.
“Jangan lakukan upaya penggiringan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Mari kita berlomba berbuat kebaikan. Ini menjadi kewajiban bagi orang yang terjun ke dunia politik untuk menghindari polarisasi dan menjaga keutuhan umat serta menciptakan suasana yang harmonis dan kesejukan di tengah umat,” tegasnya.
Sementara Agustinus Sitompul, salah seorang umat Katolik meminta agar jangan ada oknum yang membuat umat terpecah belah.
“Umat kita memiliki pilihannya masing-masing dan kita harus menghargai hal itu. Kita harus menjadi umat Katolik dewasa yang taat azas, yaitu bebas, umum, langsung dan rahasia. Walaupun kita memiliki perbedaan dalam hal pilihan, tapi kita tetap satu di dalam pelayanan,” tandasnya.
Tidak masanya lagi kita melakukan penggiringan, tambahnya. Kita harus lebih dewasa dalam berpolitik dan ikut mendukung umat agar tidak terpengaruh dengan politik praktis.
