mediasumutku.com | MEDAN – Pasca Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (16/10/2019) dinihari.
Dirinya disinyalir menerima sejumlah uang yang disetorkan oleh sejumlah dinas terkait kepadanya. Hal ini menambah daftar Walikota Medan yang tersandung kasus korupsi selama tiga periode kepemimpinan berturut – turut.
Pertama, Abdillah yang menjadi Walikota Medan periode 2005 – 2010 terjerat kasus korupsi dengan dua kasus sekaligus dan dihukum 4 tahun penjara. Lalu pada periode Walikota Medan 2010 – 2015 giliran Rahudman Harahap yang terjerat korupsi dan dihukum 5 tahun penjara.
Menanggapi hal ini, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) yang juga merupakan Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Sumatera Utara (BEM SI Sumut) Amansyah Putra mengatakan bahwa persoalan korupsi merupakan persoalan integritas pejabat yang bersangkutan.
“Sebagai Kota terbesar ketiga di Indonesia tentunya Medan punya banyak hal yang memungkinkan terjadinya kongkalikong antar pejabat terkait ataupun pihak swasta. Saya kira perlu diadakan sistem pengawasan independen untuk Kota Medan sendiri seperti yang dilakukan di DKI Jakarta,” ungkap Putra.
Dirinya juga mendorong agar diadakannya fit and proper test bagi setiap bakal calon Walikota dari lembaga independen atau KPK sendiri. Menurutnya, hal ini dapat mendorong agar nantinya orang yang memimpin Kota Medan bukan orang yang terindikasi memiliki keinginan untuk korupsi.
Di lain sisi, Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) M. Iqbal Harefa mengapresiasi kinerja KPK yang kembali melakukan tindakan terhadap pejabat yang terindikasi korupsi. Ia menegaskan bahwa memang seharusnya tidak ada tempat lagi bagi koruptor di Indonesia.
“Ya kita lihat saja perkembangan Kota Medan ini stagnan. Banjir dan sebagainya masih menjadi permasalahan pelik. Tetapi, kita seakan terbiasa dengan hal itu. Walaupun itu salah,” kata Iqbal.
Menurutnya juga, Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin sangat jarang melibatkan kaum Mahasiswa dalam diskusi guna pengembangan pembangunan di Kota Medan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kota Medan, Hadi Mansyur. Ia menegaskan hal ini dapat menjadi peringatan buat bakal calon yang akan maju dalam pemilihan Walikota Medan 2020 mendatang.
“Harus punya narasi besar dalam memperbaiki Kota Medan bagi calon nantinya. Jika tidak, sebaiknya tidak usah maju kalau kemudian hanya jadi masalah dan buat malu warga Kota Medan,” tegas Hadi.
Ia menuturkan bahwa Walikota Medan nantinya tidak hanya menjadi simbol yang tidak bisa berbuat apa – apa untuk kemajuan Kota. Juga harus dapat mencegah budaya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di tataran elit pemerintahan Kota Medan.
“Budaya KKN ini harus dicegah dan diberantas. Karena sangat menghambat pembangunan di Medan sehingga akhirnya program yang sudah dicanangkan tidak berjalan dengan maksimal,” pungkasnya.[digtara]
