Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
Berita SumutHeadlineMedanPolitikSumut

DPRD Medan Tuding Dinas Ketapang Tak Serius Tangani Stunting

×

DPRD Medan Tuding Dinas Ketapang Tak Serius Tangani Stunting

Sebarkan artikel ini
Foto : Gedung DPRD Medan/int

MEDAN-Komisi II DPRD Medan menyoroti pengalokasian anggaran dinilai tidak efektif dan mubajir bahkan tidak tepat sasaran di Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan.

Parahnya lagi, sejumlah program ternyata tumpang tindih dengan Dinas namun minim untuk penanganan stunting/gizi buruk kronis.

Pantas saja, jika Komisi II DPRD Medan menuding Dinas Ketapang tidak fokus menjalankan program apalagi keseriusan membantu penanganan 550 balita penderita stunting di Kota Medan.

Tudingan itu mengemuka setelah Komisi II DPRD Medan menggelar rapat bersama Dinas Ketapang Kota Medan, di ruang komisi II DPRD Medan, Jumat (27/5/2022).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sudari didampingi sekretaris Komisi Wong Cun Sen Tarigan, Modesta Marpaung, Netty Siregar dan T Erdiansyah Rendy.

Baca Juga:   Fraksi Golkar DPRD Medan Soroti Biaya Belanja Tak Terduga Pemko Medan

Hadir Sekretaris Ketapang, Faris H Hutagalung didampingi Buckhari, Sitialena dan Dwi Panjaya.

Dimana dari pengakuan sekretaris Ketapang Faris Hutagalung, dari 550 penderita stunting di Kota Medan tersebar di 21 Kecamatan. Pihaknya tidak mengangani keseluruhan dan hanya 3 Kecamatan.

Mendengar pengakuan itu, Sudari terlihat kesal dan mempertanyakan sejauhmana kesiapan Dinas Ketapang membantu Walikota Medan Boby Afif Nasution dalam penekanan penurunan angka stunting di Medan.

“Bagaimana peran Dinas Ketapang soal membantu penurunan stunting di Kota Medan. Apa setelah dikasih bantuan lantas dibiarkan tidak ada tindaklanjutnya,?” ujar Sudari.

Sudari mempertanyakan kolaborasi Dinas Ketapang dengan OPD Pemko Medan soal penanganan stunting. Sehingga bantuan tidak mubajir dan hendaknya tepat sasaran. “Ada sejumlah program yang tumpang tindih dan patut dievaluasi,” sebut Sudari.

Baca Juga:   Raih WTP 3 Tahun Berturut-Turut, F-PDI Perjuangan dan F-PKS Apresiasi Kinerja Pemko Medan

Tudingan soal program tumpang tindih juga dipertanyakan anggota komisi II lainnya. Seperti yang dipertanyakan Syaiful Ramdhan terkait bantuan alat pemisah duri ikan terhadao pelaku UMKM.

“Kenapa tidak di Dinas Koperasi saja bantuan atau pengadaan seperti ini. Ini kan kebutuhan pelaku UMKM, kita takutkan bantuan tumpang tindih sehingga bantuan tidak maksimal dan tidak tepat sasaran,” tandas Syaiful.

Diakhir pertemuan, Sudari mempertanyakan kinerja Dinas Ketapang terkait pemanfaatan laboratorium dalam hal pengawasan ikan import serta jajanan makanan dilingkungan sekolah.

Terkait soal penggunaan Laboratorium, Sudari berharap ke depan kiranya dapat diberdayakan sehingga penggunaan laboratorium menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).