Mediasumutku.com I Jakarta: Sejumlah tokoh, termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo yang bergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menuntut Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neo-komunisme dan/atau PKI Gaya Baru yang sudah nyata eksistensinya di Indonesia.
Untuk itu, Presidium KAMI mendesak Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.
“Beberapa waktu terakhir ini, KAMI dan banyak rakyat Indonesia merasa prihatin dan membangkitkan trauma dengan adanya gejala dan gelagat kebangkitan neo komunisme dan PKI Gaya Baru. Hal demikian tidak lagi merupakan mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti. Anak-cucu kaum komunis ternyata sudah menyelusup ke dalam lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif,” kata Gatot dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi di Jakarta yang ditandatanganinya bersama anggota Presidium KAMI lainnya seperti M. Din Syamsudin dan Rochmat Wabah di Jakarta kemarin.
Menurut Gatot, sebagian mereka sudah berani memutarbalikkan sejarah, dengan menyatakan bahwa PKI adalah korban, dan kalangan non PKI khususnya umat Islam sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI.
Mereka, kata Gatot, menutup mata terhadap fakta sejarah, bahwa Kaum Komunislah yang lebih dahulu membantai para ulama dan santri, menyerang pelatihan Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GP Ansor, dan aksi-aksi sepihak anggota PKI terhadap para petani. “Mereka juga ingin mengingkari fakta sejarah bahwa kaum komunislah yang membantai para Jenderal TNI,” ujar Gatot.
Untuk itu, Gatot dan para presidium KAMI menyarakankan agar Presiden Jokowi menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk Kembali menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
