Scroll untuk baca artikel
EkonomiHeadlineNasionalSumut

Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Naik, BK CPO USD 166/MT dan Biji Kakao 5 Persen

×

Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Naik, BK CPO USD 166/MT dan Biji Kakao 5 Persen

Sebarkan artikel ini

MEDAN– Harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode September 2021 adalah USD 1.185,26/MT. Harga referensi tersebut meningkat USD 136,64 atau 13,03 persen dari periode Agustus 2021, yaitu sebesar USD 1.048,62/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO kembali mengalami peningkatan setelah bulan lalu menurun. Harga referensi periode September masih jauh melampaui threshold USD 750/MT. Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 166/MT untuk periode September 2021,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga:   Pemkab Asahan Akan Rampungkan MPP Sebagai Program Prioritas

BK CPO untuk September 2021 merujuk pada Kolom 10 Lampiran I Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020 sebesar USD 166/MT. Nilai tersebut berubah dari BK CPO untuk periode Agustus 2021, yaitu sebesar USD 93/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada September 2021 sebesar USD 2.451,05/MT meningkat 4,27 persen atau USD 100,39 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.350,66/MT.

Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada September 2021 menjadi USD 2.165/MT, meningkat sebesar 4,74 persen atau USD 98 dari periode sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.067/MT.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi meningkatnya konsumsi CPO namun produksi CPO global mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao sejalan dengan naiknya permintaan kakao dunia. Peningkatan ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 5 persen. (MS11)

Baca Juga:   Tofan Mahdi, Jubir GAPKI: Soal Sawit, Harus Ada Kebijakan Strategis