mediasumutku.com | MEDAN-Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, netralitas ulama ikut diuji. Bagaimana seharusnya ulama mengambil peran dan menentukan sikap dalam menghadapi agenda demokrasi tersebut?
Acara Ngobras Alias Ngopi Serap Aspirasi bersama Gema Santri Nusa (Gerakan Mitra Santri Nusantara) bertema Menjaga Citra Dan Marwah Ulama Ditahun Politik yang digelar Gema Santri Nusa, Kamis (26/10/2023) kemarin, fokus utama pembahasan adalah mengenai netralitas dan peran ulama jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Acara Ngobras merupakan salah satu program kerja Gema Santri Nusa dan Kupang NTT adalah kabupaten yang ke-171 untuk penyelenggaraan dan Program Gema Santri Nusa bertujuan untuk mengingatkan kembali agar ulama tidak terkontaminasi dengan friksi-friksi atau polarisasi yang ada di tahun politik. Peserta Ngobras adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh pesantren se-Propinsi NTT.
Pemateri dalam kegiatan ini adalah Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE,MM dan dari MUI setempat.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali mengatakan bahwa peran ulama harus netral di dunia politik, tidak boleh berpihak ke salah satu partai politik atau politisi.
“Situasi politik ini sudah mulai panas apalagi setelah berakhirnya Pendaftaran Bacapres Bacawapres pada tanggal 25 Okt 2023 kemarin, kegiatan ini digelar untuk mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh agama untuk tetap netral jelang pemilu ini tiba,” ujar KH. Akhmad Khambali yang Juga Pengurus Harian BPET MUI Pusat.
Lebih lanjut Khambali menyampaikan, bukan berarti ulama tidak boleh berpolitik, namun peran seorang ulama sangat penting dalam pemerintahan atau kepada politisi sekalipun untuk memberi nasehat dan masukan.
“Ulama tidak dilarang berpolitik, justru harus masuk juga (politik) untuk menasehati para penguasa dipemerintahan dalam konteks kebaikan ummat, tapi tidak boleh terlibat secara politik praktis,” kata Khambali yang juga Pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.
Khambali menambahkan keterlibatan ulama di dunia politik harus memberi solusi, bukan pembuat masalah. Ulama itu harus menyelesaikan masalah bukan menjadi sumber masalah.
Kyai Khambali yang juga Pengasuh Majlis Sholawat Ahlul Kirom menerangkan ulama punya kewajiban menyampaikan pencerahan kepada ummat dalam menghadapi perbedaan politik ditengah masyarakat.
“Sangat penting adalah bagaimana ulama ini memberi pencerahan kepada ummat, baik dalam menghadapi masalah politik maupun yang lain, sehingga ummat ini betul-betul bisa menentukan pilihannya,” jelasnya.
Gema Santri Nusa dan Ulama, lanjutnya harus menjaga keutuhan antar ummat beragama serta menjadi contoh dalam berbagai hal, terlebih dalam mengahadapi Pemilu 2024.
“Kedua adalah Gema Santri Nusa dan Ulama memelihara persatuan dan kesatuan ummat, memelihara harmonisasi hubungan antara ummat beragama,” pungkas Kyai Khambali.
“Tidak salah juga mereka (Politisi) jika datang ke ulama untuk meminta nasehat, arahan, bagaimana menjadi politisi yang berintegritas, pemegang amanah, sebagai wakil rakyat yang baik,” lanjut Kyai Khambali.
Khambali menambahkan politik para ulama harus melampaui politik terkait Pilpres, politik para ulama adalah Politik Keummatan dan ini jauh lebih mulia serta lebih bermartabat.
