MEDIASUMUTKU.COM, Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub 2018-2022.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya, yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Jakarta, Jumat (14/7).
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, mengungkapkan bahwa keterangan Budi sangat penting bagi tim penyidik untuk proses penyidikan yang sedang dilakukan. Namun, belum ada jadwal pasti mengenai pemeriksaan ulang tersebut. KPK berkomitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan media mengenai jadwal tersebut.
Ali Fikri juga menyatakan bahwa materi pemeriksaan yang akan digali oleh penyidik KPK terhadap Budi belum dapat diungkapkan. Hal ini karena pertanyaan dan pendalaman materi akan disesuaikan dengan kehadiran saksi saat pemeriksaan dilakukan.
Menhub Budi seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini sebagai saksi, tetapi tidak dapat hadir karena tengah melakukan tugas peninjauan proyek transportasi di luar kota. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan permintaan agar pemeriksaan dapat dijadwalkan ulang.
Kasus ini melibatkan Putu Sumarjaya, yang diduga menerima suap sebesar Rp18,9 miliar dari Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto. Suap tersebut terkait dengan pengaturan pelelangan paket pekerjaan di BTP Kelas I Semarang tahun 2022 dan 2023. Uang suap tersebut bertujuan agar proyek-proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan Dion.
KPK terus melakukan langkah-langkah dalam mengungkap kasus ini dan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menhub Budi untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam penyidikan.
