mediasumutku.com | SERDANG BEDAGAI – Mangrove atau bakau memilki banyak manfaat. Mulai dari manfaat ekologis maupun ekonomis. Di Sumatera Utara, luas hutan mangrove mencapai 65 ribu hektare dalam kondisi baik.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Heriyanto mengatakan, selain dalam kondisi baik, hutan mangrove di Sumut juga sudah diberikan izin seperti hutan wisata Mangrove di Kampung Nipah.
“Lokasi di sini sudah mendapatkan izin hutan kemasyarakatan seluas 2 hektare. Lahan ini sudah diupayakan oleh masyarakat selama kurang lebih 10 tahun. Dan alhamdulilah, mereka dapat memberikan kehidupan bagi 40 kepala keluarga,” kata Heriyanto saat mendampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah meninjau lokasi taman mangrove, Kampung Nipah, Sei Naga Lawan, Serdang Bedagai, Sabtu (5/9).
Dengan luas hutan mangrove yang mencapai 65 ribu hektare di Sumut, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian mangrove. Karena, mangrove memilki banyak manfaat. Mulai dari manfaat ekologis maupun ekonomis.
Menurut Wagub, masyarakat saat ini sudah memiliki kepedulian terhadap mangrove. Banyak kelompok masyarakat yang menanam mangrove.
“Kesadaran masyarakat sudah mulai beberapa tahun lalu. Bahwa pentingnya menjaga hutan, pentingnya menjaga alam khususnya di pesisir pantai, manfaatnya bukan hanya melihat tumbuhannya tapi ekosistem lain akan terbangun,” kata Wagub yang didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah.
Selain bermanfaat untuk ekologis kata Wagub, mangrove juga dapat menahan abrasi tanah. Selain itu jika dikembangkan dengan baik, hutan mangrove dapat menjadi objek wisata alam maupun edukasi.
“Mudah-mudahan ini kalau dikembangkan terus menjadi objek wisata, baik wisata alam maupun wisata edukasi untuk masyarakat dan anak-anak kita tentang bagaimana manfaat pohon pohon yang harus kita jaga,” jelas Wagub.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri katanya, melalui Dinas Kehutanan akan terus bergerak melestarikan kawasan hutan mangrove, sehingga bermanfaat besar bagi masyarakat maupun daerah. Pemprov Sumut juga menggandeng kelompok masyarakat dalam pelestarian mangrove.
“Seperti ini adalah memang wilayah hutan mangrove, bekerja sama dengan kelompok masyarakat menjadi hutan kemitraan dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu hal yang baik dan bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan PAD baik kabupaten dan provinsi,” tambah Wagub.
Sutarto, Ketua Kelompok Tani Kampung Nipah, menjelaskan, dirinya bersama kelompok tani lainnya sudah mengelola kawasan taman wisata mangrove sudah dari tahun 2004. Bersama Kelompok Tani Kampung Nipah, dirinya tergerak karena keperdulian terhadap lingkungan terkhusus mangrove.
Sutarto dan komunitasnya juga membentuk Kelompok Muara Tanjung. Kelompok ini berhasil menyulap Kampung Nipah, Serdang Bedagai yang tandus menjadi lokasi ekowisata mangrove terpadu berbasis masyarakat pertama di Indonesia.
“Kita sudah mengelola kawasan ini pasca tsunami, dimana saat itu isu mangrove menjadi salah satu isu yang sangat dibicarakan di dunia. Terbukti bahwa mangrove itu dapat menyelamatkan kawasan pesisir. Saya mengajak masyarakat di sini untuk merehabilitasi mangrove karena dulunya ini adalah kawasan hutan yang kritis. Kita tanam bersama-sama dengan masyarakat nelayan yang ada di sini dan kelompok ibu-ibu nelayannya,” jelas Sutarto. (MS9)
