MEDAN- Rencana pemerintah untuk menggabungkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) terus berjalan.
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dirjen Pajak Sumut I, Bismar Fahlerie mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Pelayanan Publik tertanggal 9 September 2021.
“Salah satu tujuan beleid tersebut adalah untuk menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik. Langkah ini juga merupakan tahapan agar masyarakat mulai peduli dengan single identity number,” katanya, Selasa (5/10/2021).
Adapun pengaturan dalam perpres ini meliputi pertama, syarat penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan. Kedua, pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan. Ketiga, validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP. Keempat, pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dan basis data perpajakan. Kelima, pengawasan.
“Penyelenggara negara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Diketahui, pada Juni lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membahas upaya sinergi kedua institusi dalam interoperabilitas data antara dua belah pihak.
“Dengan kolaborasi antarkedua institusi ini, nantinya data yang dimiliki DJP akan semakin lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam membangun sebuah analisis, baik yang sifatnya prediktif, proyeksi, maupun berbagai rekomendasi kebijakan dan memformulasikan hal-hal esensial yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia seperti sekarang ini,” ujarnya.
Kebutuhan akan data yang akuntabel dan tervalidasi tersebut, ditambahkan Bismar, juga merupakan salah satu prasyarat dalam proses menjalankan fungsi administrasi perpajakan yang optimal didukung oleh upaya reformasi DJP melalui proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).
“Dengan adanya kolaborasi ini, DJP berharap data yang akan dimanfaatkan oleh Sistem Inti Administrasi Perpajakan akan menjadi bahan baku yang optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak demi optimalisasi penerimaan perpajakan,” pungkasnya. (MS11)
