mediasumutku.com | JAKARTA- Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo terpaksa harus berhadapan dengan hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, ia dianggap telah banyak berkontribusi terhadap pertanian Indonesia.
Hal itu diungkapkan, Eka Santosa, Sekjen Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat. Menurutnya, dalam dunia politik dan pemerintahan, tak jarang para pemimpin dihadapkan pada berbagai tuduhan yang melekat pada nama mereka. Salah satunya adalah tuduhan korupsi, yang seringkali menjadi sorotan publik dan media.
Padahal, baginya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi sosok menteri yang memiliki banyak aspek positif bagi Indonesia. Ia sekaligus sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Kematangan dan integritas Syahrul dalam dunia pemerintahan membuatnya mampu mengemban jabatan menteri dengan begitu cakap. SYL sudah pernah menjajal semua jenis jabatan, mulai dari lurah hingga gubernur.
“Pak Syahrul Yasin Limpo dikenal sebagai seorang pekerja keras yang siap bekerja 24 jam sehari demi kemajuan pertanian Indonesia. Dedikasinya yang tinggi terhadap tugas-tugasnya telah menginspirasi banyak orang,” tuturnya, Jumat (6/10).
Upayanya dalam mendukung pertanian di Indonesia juga tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Sebagai menteri, Syahrul berkeliling Indonesia untuk memahami kebutuhan petani dari Sabang sampai Merauke. Menurut Eka, hal ini menunjukkan komitmen seoranh menteri untuk menjadikan pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian negara.
“Pak Syahrul Yasin Limpo tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi sering terjun langsung ke lapangan. Hal ini memungkinkannya untuk memahami persoalan di lapangan dan merumuskan solusi yang lebih efektif,” cetus mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Pun, selama masa pandemi Covid-19, ketersediaan pangan tetap terjaga dengan baik di bawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo. Hal itu dianggap sebagai bukti nyata kemampuan Syahrul dalam mengelola krisis. Alhasil, kepemimpinan Syahrul diakui secara internasional dengan berbagai penghargaan prestisius. “Ini menunjukkan bahwa upayanya dalam memajukan pertanian diakui dan diapresiasi di tingkat global,” imbuh Eka.
Eka menekankan bahwa sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada sistem hukum untuk bekerja dengan adil dan transparan. Prinsip praduga tak bersalah adalah hak dasar yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Namun, kita juga tidak boleh melupakan kontribusi positif yang telah diberikan oleh Pak Syahrul Yasin Limpo dalam membangun pertanian Indonesia. Semua pihak harus bersikap adil dan obyektif dalam menilai situasi ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” saran mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Kemajuan pertanian selama era Syahrul Yasin Limpo juga sempat dipaparkan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang.
Hingga tahun 2021, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sekitar 1,84 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hingga sebesar 13,28 persen. Pada pertengahan tahun 2022, sektor pertanian juga menunjukan pertumbuhan positif 1,37 persen dan memiliki kontribusi hingga 12,98 persen terhadap perekonomian nasional.
“Sektor pertanian lebih mengejutkan bisa menjadi penyerap tenaga kerja sebanyak 5 juta selama pandemi Covid-19. Ketika sektor industri dan sektor lain melakukan rasionalisasi tenaga kerja, sektor pertanian sebaliknya menambah tenaga kerja pada masa pandemi,” sebutnya.
Sejumlah keberhasilan itu yang membuat Syahrul Yasin Limpo dinobatkan menjadi tokoh inspiratif pertanian. Penghargaan itu dianggap bukan sesuatu yang biasa karena harus melalui banyak kucuran keringat.
“Sejak tahun 2019 hingga 2021, pemerintah mampu menutup rapat-rapat keran impor beras. Selama 3 tahun berturut-turut, produksi petani padi di dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan BPS pun merilis kita surplus beras dengan angka yang cukup signifikan,” papar Entang.
Kisah sukses menggenjot produksi itu juga yang akhirnya membuat lembaga riset dunia sekelas IRRI memberi Piagam Penghargaan kepada pemerintah Indonesia sehingga berhak menyandang swasembada beras.
