MEDAN-Rapat Paripurna DPRD Medan mengenai Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 akhirnya semua fraksi di DPRD menerima Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE menyampaikan, semua fraksi di DPRD Medan yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, NasDem, Golkar dan Fraksi Gabungan sudah menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Maka diharapkan Pemko Medan dapat menggunakan anggarannya tepat sasaran,” kata Hasyim SE, Senin (27/06/2022) usai sidang Paripurna.
Dikatakannya, dirinya tidak bosan-bosan mengingatkan agar pelaksanaan penggunaan anggaran lebih rasional dan menggunakannya ke arah yang skala prioritas.
“Sehingga program-program Pemerintah Kota Medan bisa dirasakan masyarakat,” kata Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan.
Hasyim juga meminta agar Pemko Medan memperhatikan BPJS PBI (Program Bantuan Iuran).
“Karena kita sudah menganggarkan di tahun 2022 ini bisa terserap. Begitu juga pada tahun 2023, Pemko Medan juga sudah bisa membantu masyarakat yang sakit untuk berobat dengan bermodalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke rumah sakit melalui program UHC (Universal Health Coverage) yang rumah sakitnya sudah bekerjasama dengan BPJS.
Ditambahkannya, Pemko Medan juga harus memperhatikan para anak didik untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan seragam sekolah.
“Semua program ini sudah ada dalam APBD Kota Medan untuk dikucurkan dan bisa berjalan semaksimal mungkin serta tepat sasaran. Dan, itu semua bertujuan untuk mensuport para anak didik kita,” tegas Hasyim.
Yang menjadi prioritas, lanjutnya adalah penanganan masalah banjir dan infrastruktur di tahun 2022 ini. Dan pada tahun 2022 ini harus bisa direalisasikan. Karena kita bercermin pada tahun 2021 yang lalu.
“Kita lihat penyerapan penanggulangan banjir dan infrastruktur pada tahun 2021 agak minim. Jadi pada tahun 2022 ini kita dorong untuk dimaksimalkan lagi,” jelasnya.
Untuk UMKM juga sudah dianggarkan, katanya. Jadi, diharapkan pada tahun 2022 ini bisa direalisasikan. Karena pada tahun 2021 dikarenakan imbas dari Corona Virus Disease-19 (Covid-19) anggaran itu tidak terserap.
“Jadi diharapkan pada tahun 2022 ini bisa maksimal penyerapannya,” tandasnya.