SERGAI– Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) resmi dimulai dengan pendataan perdana Bupati Sergai H. Darma Wijaya dan Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya bertempat di Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Minggu (16/10/2022).
Kegitan turut di hadiri Direktur Statistik Kesejahteraan Sosial BPS RI Ahmad Avenzora, SE, MSE, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Nurul Hasanudin, S.ST, M.Stat, Kabag Umum BPS SUMUT Drs. Ramlan, Ketua Tim Statistik Sosial BPS SUMUT Azantaro, SE, M.Si dan Pendataan awal Regsosek yang melibatkan 989 petugas yang akan terjun ke seluruh desa di Sergai pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sergai H. Darma Wijaya menyampaikan dukungan dan mengajak seluruh masyarakat Sergai untuk menerima dan memberikan data yang sebenar-QQbenarnya kepada petugas Regsosek BPS Sergai.
Di Dampingi Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Bupati sergai dengan pasti menjawab setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan kondisi keluarganya.
Darma Wijaya Juga berpesan kepada petugas untuk selalu menjaga kekompakkan dan bekerja dengan penuh semangat serta tanggung jawab demi suksesnya pelaksanaan pendataan awal Regsosek Tahun 2022 di tanah Bertuah Negeri Beradat ini, “Ucap Bupati.
Terakhir, Bupati Darma Wijaya juga menyampaikan betapa pentingnya Regsosek ini bagi masyarakat, dan dengan masyarakat yang memberikan data maka dapat membantu program program pemerintah dalam melayani masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BPS Sergai Herman, SE dihadapan Bupati sergai menyampaikan bahwa Regsosek ini merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
Herman menyebut, Regsosek ini memiliki 100% sasaran penduduk atau keluarga pada 243 desa atau kelurahan di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dan pendataan awal ini menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
Terakhir, kegiatan ini juga bertujuan untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat dan sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik, “Tutupnya. (MS8)
