Berita Sumut Headline Medan Politik Sumut

Fraksi PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

MEDAN-Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ditolak keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan itu terlihat saat berlangsungnya Rapat Paripurna, baik di DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun di DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD kota Medan, H. Rajuddin Sagala S.Pd.I saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, lantai I gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (12/9/2022).

“Kenaikan harga BBM itu pengaruhnya besar, ketika harganya sudah naik semua harga sembako pun ikut naik, dan yang merasakan efek paling parah itu masyarakat bawah,” katanya.

Untuk itu, sambung Rajuddin, Partai PKS menolak tegas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. “Jangan gara-gara BBM naik, masyarakat bawah semangkin susah dan sulit tingkat kehidupannya,” tukasnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Medan ini, partai PKS selalu memberikan saran konstruktif kepada pemerintah. “Jadi PKS itu bukan ujuk-ujuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM,” terangnya.

Ditambahkan Rajuddin, untuk itu terobosan pemerintah didalam mengurangi penderitaan rakyat terus kita dipertanyakan.
“Dan PKS sudah menyarankan pada pemerintah, yang pertama cabut atau batalkan kenaikkan harga BMM. Apabila pemerintah tetap menaikkan harga BBM, dengan memberikan BLT, maka berikanlah bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak. Yang kedua, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan baru. Karena akibat kenaikkan harga BBM tersebut, banyak perusahaan yang tutup. Sehingga banyak karyawan yang di PHK, dan menjadi pengangguran,” tuturnya.

Rajuddin yang juga seorang Ulama kota Medan menilai, kalau selama ini, penerama BLT kebanyakan orang yang mampu. “Secara ekonomi tercukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, kita harap penyaluran BLT itu harus tepat sasaran,” harapnya.

Dan yang tak kalah penting, pemerintah harus sering melakukan operasi pasar. Dengan adanya operasi pasar, minimal dapat menekan kenaikan harga sembilan bahan pokok.

Rajuddin juga menyebut, kalau pemberian BLT pada masyarakat itu, ibarat anak kecil dikasih permen, yang efeknya hanya sesaat.

“Masyarakat kita saat ini itu butuh makan setiap hari dan selama dia hidup. Sementara, BLT itu, waktunya terbatas dengan jumlah penerima terbatas juga,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Rajuddin, kenaikan harga BBM saat ini, dirasa kurang cocok disaat kondisi perekonomian masyarakat masih terpuruk.

“Coba bayangkan, baru saja kita keluar dari hantaman wabah covid 19,. Akibat covid, pengangguran terjadi dimana-mana. Seolah beban masyarakat tidak ada habisnya,” tandasnya.

Politisi Partai PKS Kota Medan ini mengungkan, hal ini diperparah, ketika harga barang sudah naik, tidak akan pernah turun lagi. “Jelas ini akan menjadi beban bagi masyarakat didalam menganggung biaya hidup mereka setiap hari,” pungkasnya.