SIDIKALANG-Kejaksaan Negeri Dairi (Kejari Dairi) melaksanakan Penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Rabu (5/4/2023) di Aula Kejaksaan Negeri Dairi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Okto Rikardo, SH, dan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Franch Bernhard Tumanggor serta disaksikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Renhard Harve, SH, MH, Kepala Seksi Intelijen Erwinta Tarigan, SH dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Dairi.
Menurut Kajari Dairi Okto Rikardo melalui Kasi Intel Erwinta Tarigan, perpanjangan penandatanganan MoU dilakukan karena dipandang perlu untuk memperpanjang MoU tersebut. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan tentang penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“Kegiatan Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Dairi dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tertuang dalam surat Nomor : 0334/MoU-1215.03/IV/2023 dan Nomor MoU.B-623/L.2.20/G/04/2023. Kedua belah pihak sepakat bahwa maksud dan tujuan memperpanjang Nota Kesepahaman ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum khususnya dibidang Datun,” kata Erwinta Tarigan.
Lebih lanjut Erwinta Tarigan menyampaikan, Jaksa Pengacara Negara Kejari Dairi mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Franch Bernhard Tumanggor mengucapkan terimakasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Dairi yang telah bersedia memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka penanganan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun luar Pengadilan.
