Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Biru
PlayPause
previous arrow
next arrow
Berita SumutHeadlineMedanPolitikSumut

Ketua DPP Himpak Dr. Citra Effendi Capah : Tidak Ada Dukungan Khusus Kepada Salah Satu Caleg atau Pasangan Capres

×

Ketua DPP Himpak Dr. Citra Effendi Capah : Tidak Ada Dukungan Khusus Kepada Salah Satu Caleg atau Pasangan Capres

Sebarkan artikel ini

mediasumutku.com | MEDAN-Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak) Dr. Drs. Citra Effendi Capah, MSP menyampaikan bahwa dalam pesta demokrasi dan pemilihan presiden di 2024 nanti, DPP Himpak tidak berafiliasi kepada salah satu calon legislatif atau calon presiden.

Hal tersebut disampaikan lulusan Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Depdagri Jakarta ini, Senin (13/11/2023) saat dikonfirmasi wartawan terkait dukung mendukung dalam pesta demokrasi tahun 2024 nanti.

“Yang pasti, kita tidak menentukan kepada siapa kita akan memberikan suara atau pilihan, justru kita mendorong agar putra-putri suku Pakpak ada yang berhasil duduk di legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi atau DPR RI,” kata Citra E Capah.

Baca Juga:   DPD Himpak Kota Medan Berbagi Berkah Ramadan Dengan Warga Masyarakat Yang Membutuhkan

Lebih lanjut Citra Capah menyampaikan bahwa DPP Himpak memberikan kebebasan kepada seluruh anggota untuk menentukan pilihannya. Tidak ada intervensi atau penggalangan agar anggota atau pengurus memilih calon legislatif atas nama si A atau si B. Kemudian mengarahkan pilihan ke capres A atau B.

“Pemilihan Umum itu kan langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi, kita tidak melakukan penggiringan atau menentukan afiliasi ke salah satu calon legialatif atau calon presiden, kita netral dan memberikan kebebasan kepada seluruh anggota untuk menentukan pilihan. Berbeda pendapat dan beda pilihan itu namanya demokrasi. Siapa pun yang nantinya duduk dan terpilih, itu adalah pilihan rakyat dan menjadi pemimpin kita ke depan,” tandasnya.

Baca Juga:   Kabupaten Asahan Diproyeksi Sebagai Wilayah Bebas Pungli