Peristiwa

28 TKI Ilegal Gagal Berangkat dari Perairan Asahan Menuju Malaysia

mediasumutku.com | ASAHAN – Sebanyak 28 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) dari berbagai daerah di Sumatera Utara, gagal berangkat menuju Malaysia, setelah tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan Tanjungbalai Asahan, Lantamal I menggagalkan kepergian mereka ke negeri Jiran, pada Minggu (21/2/2021) pagi dari perairan Asahan.

“Minggu pagi sekitar 05.30 WIB, Tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan yang berada di wilayah kerja Lantamal I melakukan pengejaran terhadap satu kapal nelayan yang diduga membawa TKI  secara ilegal dari Tanjungbalai menuju Malaysia,” ujar Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory.

Hendrik memaparkan, kapal yang membawa para pekerja ilegal ini merupakan kapal berjenis cumi dengan bobot kurang lebih 7 GT (Gross Ton). Kapal tersebut diawaki oleh seorang nakhoda dan empat ABK.

“Pada saat pemeriksaan, kapal nelayan cumi tanpa nama tersebut membawa 28 orang yang terdiri atas 16 laki-laki dan 11 perempuan dewasa serta seorang balita perempuan. Mereka diduga akan berangkat ke Malaysia untuk dipekerjakan secara ilegal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Robinson mengatakan, untuk menindaklanjuti komitmen Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Koarmada I tidak akan pernah mengendurkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan segala bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan di laut yurisdiksi nasional, utamanya di wilayah kerja Koarmada I, walaupun di tengah pandemi COVID-19.

Upaya penggagalan tersebut pun mendapat apresiasi Panglima Komando Armada I Laksda TNI Abdul Rasyid K. Abu Rasyid mengatakan TNI AL akan selalu hadir melaksanakan tugas patroli.

“Perairan Timur Sumatera di sepanjang Selat Malaka yang berbatasan dengan negara tetangga masih banyak digunakan sebagai pelintasan penyelundupan tenaga kerja ilegal, melalui pangkalan-pangkalan jajaran Koarmada I, TNI AL akan terus melakukan pengawasan dan melaksanakan pemberantasan tindakan penyelundupan, baik itu tenaga kerja ilegal, narkotika, penyelundupan komoditi, dan tindakan ilegal lainnya yang berpotensi terjadi,” paparnya. (MS10)

Tinggalkan Balasan