ASAHAN – Mahasiswa di Asahan, Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan lintas Sumatera (Jalinsum) tepat di depan kantor DPRD Asahan, Selasa (15/3/2022).
Aksi dilakukan bertepatan dengan rapat paripurna istimewa di gedung dewan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Asahan, ke 76. Dalam tuntutannya mahasiswa meminta pembatalan rehabilitasi rumah dinas Bupati senilai Rp 2,2 Miliar.
Mahasiswa berorasi menyampaikan aspirasinya di luar pagar kantor DPRD Asahan namun tak diberi masuk dan tak satupun perwakilan pemerintah daerah menanggapi tuntutan mereka.
Merasa diabaikan, mahasiswa kemudian mencari perhatian dengan melakukan blokir jalan lintas Sumatera. Akibatnya terjadi kemacetan panjang sementara pengguna jalan.
“Kami sudah setengah jam aksi di sini tapi tak diberi masuk. Tak ada yang menerima aksi kami. Mohon izin kami blokir sementara jalan ini,” kata Yogi Ginting, ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan dalam aksinya.
Menurut Yogi, aksi mereka meminta pembatalan rencana perehaban rumah dinas Bupati Asahan sudah beberapa kali dilakukan namun tak pernah ditanggapi oleh pejabat terkait.
Aksi blokir jalan tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Mahasiswa memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan mengakibatkan antrean panjang kenderaan.
Sempat terjadi bersitegang antara Polisi dan pendemo hingga akhirnya mereka mengalah dan membuka jalan.
“Jadi kedatangan kami kemari sebenarnya ingin menanyakan mengapa DPRD dan Bupati Asahan ini sepakat adanya perehaban rumah dinas ini memakai uang rakyat. Kami juga sudah kumpulkan uang koin dari masyarakat untuk membantu biaya rehab rumah dinas itu,” kata Khairul Syukri Harahap, Sekretaris IMM Asahan menambahkan.
Mahasiswa menilai keberadaan rumah dinas Bupati Asahan saat ini masih layak dan tidak menjadi prioritas kebutuhan rakyat di tengah pandemi.
“Lagi pula tahun lalu sudah ada penganggaran rehab rumah dinas juga Rp 600 juta. Jadi yang tahun ini Rp 2,2 Miliar untuk rehab atau bangun istana,” tanya mahasiswa.
Aksi serupa sebenarnya pernah dilakukan mahasiswa pada (31/1) lalu di kantor Bupati Asahan. Mahasiswa saat itu diterima oleh asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhilli Lubis.
“Akan kami sampaikan dilaporkan langsung ke Pak Bupati,” kata Muhilli saat menerima aksi.
Hingga sampai ini, belum ada komentar Bupati Asahan terkait tuntutan mahasiswa yang meminta pembatalan rumah dinas tersebut. (MS10)
